PMKRI Minta Pemerintah Transparan Dalam Memberikan Informasi Mengenai Persoalan di Papua dan Papua Barat

Jakarta, 02 September 2020

Siaran Pers 

Pengurus Pusat 

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia

Periode 2020-2022

PMKRI Minta Pemerintah Transparan Dalam Memberikan Informasi Mengenai Persoalan di Papua dan Papua Barat

Persoalan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi  di Papua tampaknya menjadi suatu sorotan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Komisi HAM PBB (CCPR) melalui dokumen CCPR/C/IDN/QPR/2 merilis daftar isu yang menjadi prioritas dalam laporan rutin PBB. Dokumen tersebut melaporkan beragam persoalan yang terjadi di tanah air mulai dari korupsi, diskriminasi, terorisme, kesetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan, persoalan peradilan, kebebasan sipil, hak minoritas, hingga problem hak asasi manusia. Dokumen tersebut meminta agar pemerintah Indonesia segera melaporkan dan memberikan informasi mengenai perkembangan dan proses penyelesaian pelbagai persoalan yang terjadi di tanah air. 

Berdasarkan dokumen tersebut persoalan hak asasi manusia yang terjadi di Papua mendapat tempat prioritas yang disorot. Setidaknya ada 18 isu yang diangkat antara lain:

1. Pemerintah diminta untuk mengklarifikasi:

(a) pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan di Provinsi Papua dan Papua Barat, khususnya orang asli Papua, termasuk reparasi yang diberikan kepada keluarga korban dan status terakhir kasus Paniai (2014), Wasior (2001), dan Wamena (2003)

(b) kekerasan berlebihan terhadap tersangka pengedar narkoba terutama setelah mereka menyerahkan diri kepada polisi

2. Pemerintah diminta untuk memberikan informasi mengenai langkah-langkah yang diambil untuk melindungi pengungsi yang melarikan diri akibat konflik di Papua dan Papua Barat

3. Pemerintah diminta untuk melaporkan sejauh mana:

(a) kebebasan berekspresi dilindungi oleh negara termasuk usaha untuk melakukan penelitian ilmiah terkait persoalan Papua, 

(b) pembatasan akses jurnalis asing ke Papua dan Papua Barat

4. Pemerintah diminta untuk memberikan komentar terkait pembatasan akses internet  di Papua dan Papua Barat (Agustus dan September 2019)

5. Pemerintah diminta untuk melaporkan promosi dan perlindungan hak untuk berkumpul secara damai di Papua dan Papua Barat

6. Pemerintah diminta untuk memberikan informasi tentang partisipasi publik terutama tentang tata cara pembentukan partai politik lokal di Papua dan Papua Barat sesuai dengan UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

7. Pemerintah diminta untuk memberikan informasi terkait seruan untuk referendum penentuan nasib sendiri di Papua dan protes tanpa kekerasan untuk tujuan yang sama sedemikian sehingga dituduh melakukan makar dengan dalil pasal 106 dan 110 KUHP

Berdasarkan dokumen Komisi HAM PBB tersebut, PMKRI menilai bahwa persoalan-persoalan kemanusiaan yang terjadi di Papua dan Papua Barat belakangan ini telah menjadi sorotan dunia internasional meskipun hal tersebut cenderung ditutup-tutupi oleh pemerintah. Hadirnya dokumen tersebut selain memberikan kepada publik tentang duduk persoalan yang terjadi Papua dan Papua Barat secara terang benderang, juga menegaskan bahwa selama ini publik tidak diberikan informasi yang berimbang dan objektif tentang situasi riil yang terjadi di sana. 

Oleh karena itu PMKRI meminta kepada pemerintah untuk segera merespon semua tuntutan Komisi HAM PBB terkait duduk persoalan yang terjadi di Papua dan Papua Barat secara transparan dengan tujuan agar publik dapat mengakses informasi berdasarkan kebenaran faktual. Akses publik kepada sumber-sumber informasi yang akurat dan objektif adalah hak publik yang menjadi tugas dan kewajiban pemerintah untuk dipenuhi. Pembatasan akses informasi yang terkesan menutup-nutupi fakta dan kebenaran faktual yang terjadi di Papua dan Papua Barat sama halnya dengan pengebirian hak publik akan informasi yang benar. Demokrasi memungkinkan setiap warga negara untuk, dengan kebebasan dan kesadaran, mengakses setiap informasi secara objektif. 

Wakil Sekretaris Jenderal 

Pengurus Pusat PMKRI

Periode 2020-2022

Christo Maria Pangeran Mosa Foa