Sumpah Pemuda: Ini yang didiskusikan PMKRI Cabang Pontianak

Refleksi hari Sumpah Pemuda yang bertepatan pada tanggal 28 oktober 2017, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Pontianak melakukan diskusi terkait beberapa permasalahan yang ada di Kalimantan Barat khususnya, yang dilaksanakan di Margasiswa PMKRI Cabang Pontianak, Sabtu, 28/10/2017 .

Adapun beberapa hasil dari diskusi yang direkomendasi PMKRI Pontianak adalah terkait program pemerintah pusat Guru Garis Depan (GGD)  yang beberapa bulan ini sudah berjalan di beberapa kabupaten di Kalimantan Barat, salah satu nya kabupaten Sintang.

Menurut Presidium Gerakkan Kemasyarakatan (PGK) PMKRI Pontianak, Saudara Srilinus Lino mengatakan momentum sumpah pemuda hari ini merupakan sejarah perjuangan para pemuda dalam kontribusi memperjuangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu tugas serta peran pemuda  sekarang tentunya bukan lagi dalam perjuangan kemerdekaan, tetapi lebih kepada solusi dalam permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini, salah satu nya mengontrol serta mengkawal kebijakan pemerintah, dan ikut terlibat dalam menjaga kebhinnekaan serta keberagamaan yang dimiliki bangsa ini, terkhususnya di bumi Khatulistiwa.

“Di sini saya melihat tidak ada keberpihakkan pemerintah pusat terhadap putra putri daerah khususnya mereka yang sudah mengabdi bertahun-tahun dengan ketulusan hati mereka untuk mencerdaskan anak bangsa. Namun pemerintah pusat langsung mengklaim beberapa syarat serta ketentuan dalam sistem perekrutan dan penugasan GGD ini yang mana langsung dilakukan oleh pemerintah pusat, oleh karena itu dalam momentum sumpah pemuda hari ini, kita khususnya PMKRI Pontianak melakukan diskusi yang nantinya hasilnya akan direkomendasi dalam bentuk tuntutan kami dalam mengkawal kebijakan-kebijakan pemerintah, terkhusus dalam program pemerintah pusat terkait Guru Garis Depan (GGD) ini.” Pungkas Lino.

Ada pun beberapa tuntutan hasil dari diskusi yang direkomendasi :

1. Menuntut pemerintah pusat untuk menghapus program Guru Garis Depan (GGD) serta menarik Peserta GGD yang sudah masuk di Kalimantan Barat.

2. Menuntut Pemerintah dan Kementrian terkait untuk menghentikan program SM-3T karena terbukti gagal dan memboroskan anggaran negara.

3. Menuntut Pemerintah pusat mengatasi kekurangan guru melalui program rekrutmen Guru Tidak Tetap (GTT), Kontrak Daerah dan Guru Honorer di daerah setempat dengan pelatihan yang dibiayai oleh Negara sebagai pengganti program SM-3T dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru.

4. Menuntut Pemerintah Pusat melakukan rekrutmen Guru (CPNS) melalui sistem komputerisasi dengan syarat yang berkeadilan, mengacu pada Undang-Undang ASN dan menuntut konsistensi Pemerintah Pusat menerapkan Undang-Undang ASN dalam seleksi dan Penerimaan CPNS di semua bidang yang dibutuhkan daerah.

Solusi yang diberikan terhadap Program Guru Garis Depan (GGD) boleh dilanjutkan dengan ketentuan:

1. Pemerintah Pusat wajib memprioritaskan putra-putri daerah setempat dalam proses rekrutmen/Penerimaan

2. Perekrutan langsung dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau dinas yang bersangkutan.

3. Pemerintah pusat wajib mengawasi mekanisme dalam perekrutan demi mengantisipasi kecurangan.

4. Meningkatkan kualitas perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Barat, serta memberikan pelatihan demi  meningkatkan kualitas putra putri daerah. (HS)