Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Oleh : Arianto

Indonesia sebagai Negara Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang artinya setiap subjek hukum baik badan hukum maupun perorangan harus tunduk dan taat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Bila ada yang melanggar hukum maka harus mempertanggungjawabkan di hadapan hukum. Misalnya saja, seseorang yang mengendarai sepeda motor tanpa helm maka akan ditilang oleh Polisi Lalu Lintas, hukumannya berupa membayar sejumlah denda atau menjalani kurungan badan dalam kurun waktu tertentu.

Hanya saja dalam Penerapannya Penegakan Hukum di Indonesia kerap diwarnai pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Oknum Penegak Hukum. Padahal setiap individu harus dijunjung tinggi harkat dan martabatnya. Payung Hukumnya telah ada dengan terbitnya UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 1 ayat (1) UU HAM menyebutkan “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Maka untuk itu, Penegakan Hukum di Indonesia harus kita dorong untuk ditegakkan secara  Profesional dan Humanis. Misalnya ketika melakukan Penangkapan terhadap seorang yang diduga melakukan tindak pidana tetap diberikan kesempatan untuk makan dan sembahyang sesuai agamanya. Bahkan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan kesempatan kepada seorang tersangka untuk  memberikan keterangan secara bebas  kepada penyidik dan  aparat Penegak Hukum harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Tetapi, kadang kala Aparat Penegak Hukum melakukan tekanan kepada tersangka ketika diperiksa, seperti memaksa seseorang yang diperiksa untuk mengakui suatu perbuatan. Contohnya; Polisi yang memaksa  Yulius untuk mengakui sebagai Pengedar Ganja (Sumber : https://news.detik.com/berita/d-3649782/ma-ungkap-polisi-paksa-yulius-untuk-mengaku-jadi-pengedar-ganja). Ini menjadi catatan penting terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia cukup tinggi. Laporan Komnas HAM pada Bulan Agustus 2017 telah menerima 602 pengaduan dari berbagai wilayah di Indonesia. Khusus kesewenang-wenangan proses hukum di  kepolisian/militer/PPNS, Komnas HAM telah menerima 172 pengaduan. Hal ini tentunya menjadi pekerjaan kita bersama. Kita tidak boleh hanya bertumpu pada salah satu pihak untuk mengawal Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Contoh kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh Polisi adalah Penangkapan terhadap  Herianto, Aris dan Bihin adalah warga kelahiran Palembang yang merantau dan berharap mengubah nasib dengan tinggal di ibukota. Rupanya nasib baik belum berpihak pada mereka. 7 April 2017 merupakan hari yang tidak dapat dilupakan bagi Herianto, Aris dan Bihin. Mereka ditangkap tanpa prosedur yang tepat oleh anggota POLDA Metro Jaya atas dugaan pencurian motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP yang terjadi pada bulan Juni 2016. Setelah ditangkap, rumah mereka digeledah dan barang-barang mereka disita secara tidak sah dan kemudian mereka ditahan tanpa ada pemberitahuan kepada keluarga mereka. Parahnya, selama proses tersebut Herianto, Aris dan Bihin disiksa secara tidak manusiawi. (Sumber : https://metro.tempo.co/read/879474/diduga-menyiksa-polda-metro-dipraperadilankan-korbannya)

Berbagai Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah terjadi harus kita dorong untuk diusut dan dituntaskan  serta mengantisipasi terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang baru. Ini menjadi tanggung jawab bersama.