PMKRI Maumere Mendesak Bupati Sikka Mencopot Jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Pemberhentian terhadap enam orang tenaga kerja kontrak oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka merupakan momok yang menambah daftar panjang minimnya pemimpin yang memiliki hati nurani. Kisah pilu ini harus diderita oleh keenam tenaga kerja kontrak. Bapak Karolus K. Key merupakan salah satu dari keenam tenaga kontrak yang ditemui oleh aktivis PMKRI Maumere menuturkan bahwa ada ketidakdilan dalam proses pemberhentian ini. Karolus bekerja di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sikka sebagai tukang sapu jalan diwilayah jalan Eltari Maumere dengan upah perbulanya             Rp 1.400.000,00. Karolus bekerja sudah selama 16 tahun sejak tahun 2002 hingga sekarang. Dari tahun 2002 hingga 2016 beliau bekerja dengan status honor daerah dengan tidak diberikan surat perjanjian kerja. Ia pernah meminta namun tidak diberi dengan alasan sebagai arsip dokumen kantor dan pada tahun 2017 baru ada surat perjanjian kerja berlaku selama 1 tahun terhitung tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan nomor surat DLH.816/SPK/50/I/2017.

Pada awal bulan September beliau bersama kelima temannya pernah mengajukan surat kontrak kerja baru lewat surat lamaran dengan biaya administrasi sebesar Rp 20.000. Namun surat kontrak kerja baru tidak di tanggapi oleh dinas dan akhirnya pada tanggal 28 Desember 2017 Karolus bersama kelima temannya di pecat lewat rapat yang di pimpin oleh Kepala Dinas Ir. Yunida Pollo. Miris bahwa pemecatan ini dilakukan tanpa adanya surat pemecatan atau mereka di pecat secara lisan  dengan alasan malas dan tidak masuk kerja selama 13 hari dalam 1 tahun.

Merujuk pada surat perjanjian kerja hal ini sangat bertentangan dengan surat perjanjian kerja (pasal 8). Apabila tenaga kontrak absen tanpa pemberitahuan maka penghasilnya dipotong sebesar Rp. 50.000/hari selama 6 hari kerja berturut-turut atau setelah diperhitungkan secara akumulatif selama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan dan disetor ke kas daerah. Maka pemberhentian ini di nilai sangat emosional sehingga tidak mematuhi prosedur yang disepakati bersama.

Oleh karena itu, PMKRI MAUMERE melalui Presidum Gerakan Kemasyarakatan, Wae Yohanes) bersama Biro advokasi (oswaldus Ngani) meminta kepada Meminta Bupati Sikka bersikap tegas untuk memecat kepala Dinas lingkungan hidup karena beliau tidak mengerti tugas dan tanggungjawabnya. Pembiaran terhadap sikap pemimpin yang amburadul seperti ini akan menguras etos kerja bawahannya. Kedua, pemerintah perlu meninjau kembali keputusan pemberhentian kerja terhadap keenam tenaga kerja yang dipecat secara tidak adil. Mengingat mereka sudah mengabdi kepada kabupaten Sikka selama 16 tahun, penghargaan dan penghormatan perlu diberikan kepada mereka bukannya diberhentikan secara tidak hormat.