PMKRI JAKARTA GUGAT REVISI UU MD3

Orasi di depan Gedung DPR RI 

Jakarta, Katakanlah - Empat Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Se-Jakarta menggelar aksi damai di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Gedung Parlemen pada hari Jum'at 16/3/2018. PMKRI Se-Sejakarta itu terdiri dari Cabang Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Di depan gedung MK masa demonstrasi mendesak agar MK menolak revisi UU MD3, selain itu mereka juga menuntut agar MK dapat bekerja secara profesional, karena bagi mereka harapan terakhir untuk membatalkan beberapa pasal yang sangat kontroversial itu tidak ada jalan lain selain di MK. Di Gedung MK perwakilan massa aksi diterima oleh Kabid humas Mahkamah Konstitusi untuk berdialog dan menyampaikan maksud dari aksi ini yaitu menuntut MK membatalkan Revisi UU MD3 dan meminta MK bekerja secara profesional dalam menangani judicial review terkait UU MD3.

Setelah dari gedung MK massa aksi bergerak menuju gedung MPR/DPR RI untuk menyampaikan orasi terkait kebijakan DPR RI merevisi UU MD3. Dalam aksi didepan gedung DPR/MPR RI massa aksi membawa keranda mayat bertuliskan RIP DPR. Koordinator Aksi Kosmas Mus Guntur dalam orasinya di depan gedung MPR/DPR RI menilai bahwa RIP DPR menandakan wafatnya demokrasi dan kebebasan warga Negara dalam mengeluarkan pendapat kritis atas kinerja MPR/DPR. Saat ini DPR merupakan wakil partai politik bukan lagi sebagai wakil rakyat, ada beberapa pasal dalam revisi UU MD3 itu yang menurutnya sangat kontraproduktif dengan kebebasan demokrasi pasca reformasi dan telah dihianati oleh DPR.

Ada tiga pasal dalam revisi UU MD3 yang menurut massa aksi menuai kontroversi yaitu:

pasal 73 mengenai permintaan DPR RI kepada Polri untuk memanggil paksa bahkan dapat dengan menyandera terhadap setiap orang yang menolak memenuhi panggilan para anggota dewan, serta Polri wajib memenuhi permintaan tersebut, Pasal 122 huruf (K) mengenai wewenang MKD untuk mengambil langka hukum kepada siapapun yang merendahkan kehormatan DPR dan Anggotanya, Pasal 245 mengenai pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan anggota DPR yang diduga melakukan tindakan pidana harus mendapat persetujuan Presiden dan pertimbangan MKD. 

Aliansi empat cabang PMKRI Se-Jakarta berpendapat bahwasannya pasal-pasal hasil revisi UU MD3 dapat dipergunakan oleh DPR RI untuk membungkam rakyat yang kritis terhadap DPR RI dan revisi UU MD3 tidak sesuai dengan spirit konstitusi yang pada pokoknya menjamin dan melindungi warga negara untuk menyatakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Mereka juga berpendapat  revisi UU MD3 ini sebenarnya tak lebih upaya DPR untuk dapat menyelundupkan pasal-pasal anti demokrasi yang sangat bertentangan dengan UUD 1945, DPR RI memposisikan diri sebagai lembaga super power dan seolah-olah  sebagai lembaga Yudikatif juga sekaligus sebagai lembaga Legislatif yang tentunya sangat bertentangan dengan hukum ketatanegaraan di Indonesia.

Oleh karena itu aliansi empat cabang PMKRI Se-Jakarta akan melakukan Judicial Review terkait UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi. Berkas uji materi akan dimasukkan ke MK pada hari senin tanggal 19 maret 2018 oleh perwakilan empat cabang PMKRI Se jakarta. Mereka juga akan mengawal proses judicial Review yang sudah di ajukan ke MK agar  hasil revisi UU MD3 segera dibatalkan atau dicabut. (HS)