PMKRI Mengecam Perilaku Korupsi Pejabat di Kota Pematangsiantar

Pematangsiantar, katakanlah - Maraknya tindakan korupsi oleh pejabat-pejabat Pemerintah kota Pematangsiantar menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemrerintahan yang baik (good governence),  Hal tersebut juga membuat geram berbagai pihak. Salah satunya yakni Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia  (PMKRI) Cabang Pematangsiantar.

Edis Galingging selaku Presidium Gerakan Kemasyarakatan (PGK) PMKRI, mengatakan, “Sangat menyayangkan atas perilaku para pejabat Kota Pematangsiantar yang tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan juga amanah yang diembannya. Dimana dampak dari perilaku korupsi ini pastinya sangat merugikan rakyat.”

Edis menyampaikan: "Maraknya tindakan korupsi terjadi akibat sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi para pejabat yang mendapatkan suatu jabatan dengan cara politik busuk atau politik taik kucing, dengan spontanitas dan dengan cara kolegial ia harus melakukan tindakan korupsi. Dan masyarakat cenderung apatis terhadap permasalahan ini, dimana keapatisan ini akian memperpanjang terjadinya tindakan korupsi di kalangan birokrasi Pematangsiantar.

“Dalam sebuah tata kelola pemerintahan  yang baik perlu diterapaknnya mekanisme Check and balance atau memeriksa dan mengimbangi. Dimana dalam hal ini pemerintah kota pematangsiantar selaku lembaga eksekutif menjalin kerja sama dengan DPRD Pematangsiantar selaku lembaga legistatif ataupun lembaga controling, dan pastinya dengan pihak penegak hukum", tambahnya.

Winda Astari selaku wakil sekretaris jenderal mengatakan,” meminta kepada penegak hukum agar tidak tebang pilih dalam menjalankan tugasnya, berlaku profesional, dan menjaga sumpah setia jabatan. Dan juga mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan harapan dapat meminimalisir tindakan korupsi.”

“Dan maraknya korupsi yang dilakukan oleh para pejabat di Kota Pematangsiantar menunjukkan bahwasannya sistem Birokrasi yang tidak baik, dan telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap para pejabat di Kota Pematangsiantar", tutupnya.

PMKRI Pematangsiantar meminta kepada seluruh masyarakat pematangsiantar untuk tidak bersikap apatis terhadap kejatahan ini. masyarakat harus ikut serta menngawal kebijakan-kebijakan yang ada di Kota Pematangsiantar, masyarakat juga harus berani bersama-sama untuk menyuarakan sikap anti terhadap korupsi ataupun KKN. Sehingga tercipta Kota Pematangsiantar ZERO korupsi. (L/S)