PRANK FERDIAN PELAKA: TEPATKAH MEMPIDANAKANNYA?

Gambar dari merdeka.com

Penulis: Esron Hutauruk*

Apakah prank sembako berisi sampah yang dilakukan Ferdian Pelaka termasuk kategori perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik menurut hukum Pidana?

Asas legalitas yang terdapat dalam terori hukum pidana yang mengacu dari agidum “Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali” yang dipopulerkan oleh Von Feuerbach yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Istilah penghinaan (beleediging) terdapat dalam Bab XVI Buku II KUHP. Sebagai catatan Undang-undang tidak memberikan keterangan apapun tentang penghinaan. Begitu dengan objek hukum kejahatan yakni eer (kehormatan) dan goeden naam (nama baik). Sama halnya dengan ahli Hukum Indonesia yang terkenal R. Soesilo menafsirkan bahwa menghina yaitu menyerang kehormatandan nama baik seseorang. diserang maksudnya merasa malu dan kehormatan yang diserang adalah nama baik. Bukan kehormatan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 281 sampai dengan 303 KUHP.

Ketentuan hukum mengenai tindak pidana penghinaan (Beleediging) yang berlaku di Indonesia dapat bersifat umum maupun bersifat khusus, baik yang terdapat di dalam KUHP maupun yang di luar KUHP. Tentang tindak pidana penghinaan (pencemaran nama baik) ada yang merupakan penghinaan umum dan penghinaan khusus yang diatur dalam KUHP. Sedangkan di luar KUHP terdapat pula penghinaan khusus. Penghinaan khusus di luar KUHP berbeda dengan penghinaan khusus dalam KUHP. Penghinaan khusus dalam KUHP adalah penghinaan yang diatur di luar Bab XVI KUHP. Penghinaan khusus tersebut tersebar dalam jenis-jenis tindak pidan tertentu.

Sedangkan penghinaan khusus di luar KUHP yang saat ini berlaku dalam penghinaan khusus adalah penghinaan khusus (pencemaran nama baik) dalam UU ITE dan UU ITE Perubahan dalam UU ITE terdapat 19 bentuk tindak pidana dalam Pasal 27 sampai 37 satu di antaranya merupakan tindak pidana penghinaan khusus, dimuat dalam Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Tindak pidana penghinaan khusus dalam Pasal 27 ayat (3) jika dirinci terdapat unsur yakni:

Unsur objektif:

• Perbuatan: a. Mendistribusikan; b. menstransmisikan; c. Membuat dapat diaksesnya.
• Melawan hukum: tanpa hak;
• Objeknya: a. Informasi elektronik dan/atau; b. Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50 PUU-VI Tahun 2008 dan Nomor 2 PUU. VII Tahun 2009, ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana sebagaimana dimuat dalam Bab XVI KUHP. Sedangkan norma hukum dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan pemberlakuan secara khusus ke dalam undang-undang.

Penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP terdapat dalam Pasal 310 KUHP yakni;

• Menista dengan lisan (smaad) Pasal 310 ayat (1)
• Menista dengan surat (smaadschrift) Pasal 310 ayat (2)

Sedangkan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan “dengan sengaja” untuk melanggar kehormatan dan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Dengan demikian unsur-unsur pencemaran nama baik atau penghinaan menurut Pasal 310 KIHP adalah;

• Dengan sengaja;
• Menyerang kehormatan atau nama baik;
• Menuduh melakukan suatu perbuatan;
• Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum

Maka dengan itu prank sembako berisi sampah yang diduga dilakukan oleh Ferdian Paleka dkk. tidak termasuk kategori perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik menurut hukum pidana karena tidak memiliki unsur “KESENGAJAAN” dan unsur “MENUDUH MELAKUKAN SUATU PERBUATAN”.

Dari segi etika dan moral tentu jelas bahwa perbuatan prank bagi sembako berisi sampah yang duga dilakukan Ferdian Paleka tidak bisa dibenarkan dimana dalam keadaan saat ini, Negara dan masyarakat berperang melawan wabah COVID-19. Turut simpati kepada para korban prank sembako sampah yang diduga dilakukan Ferdian Paleka dkk.

Tulisan ini dibuat tidak ada maksud lain dan tidak pula memihak kedapa siapapu. Akan tetapi sebagai edukasi bagi masyarakat dan juga sebagai penegak hukum perlu disuarakan dalam proses penegakan hukum yang baik.

*Penulis adalah salah satu alumnus Fakultas Hukum Universitas Simalungun