Oleh: Kaimudin Laitupa*
Reformasi atau (pembaharuan yang signifikan atas hal yang dianggap menyimpang), telah berlangsung di berbagai belahan dunia sejak zaman renaisans abad ke 15 masehi. Berawal di Jerman dengan pemikiran Martin Luther King, yang menggugat penyimpangan ajaran Kristiani, berlanjut pada pemikiran Thomas Hobbes tentang State Of Nature di Inggris, Jhon Locke, Rousseu, dan lain-lain hingga pemikiran demokrasi moderen-nya Robert A Dahl, berintikan pentingnya moralitas pemimpin untuk menjalankan demokrasi. Demokrasi tidak saja berarti kekuasaan ditangan rakyat, namun juga desakralisasi pemimpin yang dibatasi aturan konstitusi dan diawasi oleh lembaga lain dimana rakyat memiliki hak atas mandat pemimpinnya.
Gerakan reformasi acapkali terjadi, manakala seorang pemimpin berlaku korup dan manipulatif, sehingga diperlukan langkah-langkah politik yang berarti dari rakyat untuk melakukan perbaikan. Atau, bila rakyat merasakan adanya kekurangan dalam sistem konstitusi yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan kedua alasan inilah, apa yang terjadi di Korea dengan tragedi Tiananmen 1989, dan di Indonesia pada 1998, ini merupakan gerakan reformasi yang berdampak pada penyelenggaraan negara.
Secara faktual, mahasiswalah yang menjadi ujung tombak sekaligus mainstrem dari gerakan perubahan yang berlangsung di manapun. Dengan nalar intelektualitasnya, mahasiswa mampu menemukan argumentasi rasional mengenai kondisi yang bobrok dan tidak sesuai dengan semangat konstitusi atau nilai kemanusiaan. Hanya mahasiswa yang mampu menjadi pionir perubahan, sekaligus menjadi kekuatan yang paling ditakuti oleh rezim penguasa despotik yang korup dibelahan manapun.
Tidak mengherankan, bagi Indonesia, gerakan mahasiswa menuntut perubahan, berlangsung pasang surut sejak 1966. Pemerintahan Soekarno yang mengabaikan demokrasi, tumbang oleh gerakan mahasiswa dan pemuda, pada 1966. Soeharto yang baru berkuasa secara de-jure empat tahun, harus menghadapi gelombang protes gerakan mahasiswa yang telah memberikan kedudukan padanya. Gerakan mahasiswa, bangkit kembali 1977-1978 hingga mencapai puncaknya mei 1998. Tuntutan reformasi nasional yang dikumandangkan mahasiswa, memicu kesadaran masyarakat untuk mendukung gerakan reformasi yang dimotori mahasiswa.
Pada saat itu, hanya mahasiswa yang berani bersuara dibawah ancaman laras senjata dan berani melangkahkan kaki dibawah desingan peluru dan gas air mata. Lebih dari tiga puluh tahun di bawah rezim Soeharto, tidak ada perubahan yang berarti dalam berdemokrasi. Rezim Soeharto memanipulasi demokrasi dan membangun imperium kekuasaan ekonomi yang korup. Lahirlah kemudian tuntutan demokratisasi dan berantas KKN. Dua tema inilah yang kemudian menularkan turunan enam visi reformasi yang berentikan penegakan hukum, demokratisasi dan pemberantasan KKN, yang di dalamnya terdapat tuntutan cabut dwifungsi ABRI, Pengadilan Soeharto dan kroninya, revisi UU politik, Perbaikan ekonomi hingga sidang istimewa.
Gerakan reformasi mahasiswa tidak mempersoalkan siapa yang akan menggantikan soeharto, namun lebih kepada proses yang demokratis dengan platform reformasi tersebut. Maka Habibie pun dipersoalkan, bahkan Abdurahman Wahid dan Megawati, dengan segala kekurangannya dibiarkan memimpin bangsa. Karena itu disimpulkan, bahwa gerakan reformasi mahasiswa adalah gerakan yang indenpenden, non-partisan, lebih didasarkan pada subtansi perubahan daripada pelaksana perubahan. Mengingat hal tersebut, tidak ada alasan bagi gerakan mahasiswa untuk menimbang-nimbang siapa yang menjadi pelaksana reformasi, namun yang lebih penting mempertanyakan apa yang dilakukannya terhadap reformasi.
Gambar. 2 detikNews
Generasi Awam Reformasi
Gerakan Moral
Dengan demikian, adalah sebuah keharusan sejarah bagi mahasiswa sebagai benteng moral kehidupan bangsa untuk menggugat praktik kekuasaan yang tidak mencerminkan reformasi. Naiknya presiden Abdurahman wahid secara demokrasi, memiliki konsekuensi logis bagi pelaksana agenda reformasi yang dicanangkan mahasiswa bersama rakyat, sebagai tanggung jawab moral yang tersirat secara konstitusional. Dua hal penting yang dapat disebut penghianatan terhadap reformasi, yaitu pengingkaran supremasi hukum dan terlibat kolusi, korupsi, dan nepotisme. Apapun alasannya, kedua hal tersebut tidak dapat diterima oleh mahasiswa dan seluruh gerakan reformasi yang memiliki saham terbesar dalam kehidupan demokrasi sekarang ini. Maka rasionalitas mahasiswa yang telah memasuki tahap konsolidasi demokrasi, memiliki argumentasi yang kuat yang tidak dapat dipatahkan untuk meluruskan kembali cita-cita reformasi.
Sebagai sebuah komunitas besar mahasiswa logika argumentatif menuntut Presiden Abdurrahman Wahid untuk mundur merupakan sesuatu yang seharusnya. Lepas dari ada tidaknya fakta hukum dalam kasus Bulog dan Brunei-Gate, keterlibatan presiden dalam persoalan tersebut merupakan bentuk pengingkaran semangat reformasi yang ingin bebas dari KKN. Selain melanggar konstitusi dan Tap MPR, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari praktek KKN, sudah pada tempatnya diberlakukan pertanggungjawaban moral dari yang bersangkutan. Belum lagi bila kita mengurai satu persatu praktik dan perilaku penyelenggaraan kekuasaan yang tidak pantas dilakukan dalam negara yang menjunjung tinggi hukum dan modern.
Karena itu, gerakan moral merupakan kekuatan yang independen, yang tidak terkait dengan kepentingan dan agenda politik orang per orang. Gerakan mahasiswa adalah peluru sejarah kebenaran, yang tidak pernah berubah setiap masa, tidak pada tempatnya menanggapi berbagai isu sinis yang ditunjukan untuk membelah kekuatan dan menyurutkan semangat idealisme. Gerakan moral tidak berkepentingan dengan siapa yang akan dimundurkan dan siapa yang akan menggantikan, sejauh dapat diterima dengan rasionalitas konstitusional. Sehingga, tuduhan bahwa gerakan mahasiswa ditunggangi atau dibiayai merupakan fitnah dan kepanikan dari para penuding yang sudah kehilangan akal untuk mengentikan gerakan reformasi mahasiswa.
Gambar. 3 Rakyat Jelata
Keyakinan dan Idealisme
Pertikaian antar elit politik yang saling berebut kekuasaan, dalam kontek independensi dan subtansi gerakan reformasi, sama sekali tidak ada hubungannya. Sekalipun dalam implementasinya, keberhasilan gerakan reformasi mahasiswa memerlukan dukungan taktis dari kekuatan lain yang signifikan. Namun demikian, bukan berarti mahasiswa tidak dapat menentukan platform dan keberanian melakukan tindakan tanpa kekuata lain.
Gerakan moral yang sudah melampaui proses rasionalisasi, dalam waktu yang cepat akan menjalar ke rumah-rumah, ke sekolah-sekolah, ke kantor-kantor, ke tempat-tempat ibadah, ke barak-barak tentara, tersiar dari pantai hingga ke pegunungan dan masuk kedalam sanubari seluruh rakyat yang masih mendambakan kebenaran, untuk turut mendukung apa yang tengah dilakukan oleh mahasiswa. Itulah Idealisme. Idealisme mahasiswa tidak pernah dapat dihalang oleh rintangan dan ancaman. Idealisme memiliki matahati dan nuraninya sendiri yang mandiri.
Keyakinan akan apa yang diperjuangkan, mendoroang gerakan reformasi mahasiswa bertambah kuat dan meluas yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun sebelum sampai ke tujuannya. Maka, sekalipun Amin Rais, Akbar Tanjundjung, Megawati atau yang lainnya tidak dapat mengatur gerakan moral yang berlangsung. Terlebih ancaman, teror, isu, intrik dan tuduhan yang dilakukan oleh para pendukung kekuasaan, sama sekali tidak menyurutkan kekakinan mahasiswa untuk terus menegakkan kebenaran dan menjalankan agenda reformasi.
Sebagai gerakan moral yang rasional, gerakan mahasiswa yang intelektual perlu ditunjukan dengan sikap yang demokratis dan anti anarkis. Kita tunjukan bahwa proses pembodohan tidak berlaku bagi mahasiswa, yang membungkus tindakan anarki dengan retorika demokrasi. Mahasiswa harus mengutuk tindakan premanisme politik kekerasan, yang menghalalkan anarkisme untuk tujuan politik, dengan memanipulasi kebodohan rakyat.
Untuk itu jelas kiranya, hanya satu kata perjuangan yaitu bersatu, rapatkan barisan, bahu membahu dan tegakan kebenaran di jalan yang benar. Akhirnya, idealisme perjuangan mahasiswa harus mampu mengembalikan roh perjuangan reformasi yang telah mereka rebut. Jangan biarkan reformasi mati suri di tangan para diktator yang berkedok demokrasi.
KOMENTAR