Aksi Tolak Tambang Batu Gamping di NTT Dihadapi Dengan Kekerasan

Ruteng, Katakanlah - Pada Rabu, 24 Juni 2020, PMKRI Cabang Ruteng, GMNI Cabang Manggarai dan Pemuda Reo melakukan aksi unjuk rasa menolak kehadiran Tambang Batu Gamping dan Pabrik Semen di Lengko Lolok dan Luwuk, Desa Satar Punda, Kab. Manggarai Timur, NTT. Aksi unjuk rasa bertempat di Reo, Kec. Reok, Kab. Manggarai itu diakhiri dengan bentrok antara peserta aksi dan aparat keamanan.

Dalam prosesnya, massa aksi berusaha menemui Gubernur NTT, Viktor Laiskodat saat kunjungannya ke Reo, Kec. Reok, Kab. Manggarai (24/06) untuk menyampaikan aspirasi. Namun niat mereka dihalangi oleh anggota Polres Manggarai Timur, Polres Manggarai dan Polisi Air yang menghadang massa aksi dengan cara kekerasan. 

Selain melakukan penghadangan, aparat keamanan juga melakukan tindakan pencekikan dan pemukulan terhadap sejumlah peserta aksi. Tindakan aparat tersebut mengakibatkan goresan luka dan memer di beberapa bagian tubuh beberapa peserta aksi.

Menanggapi hal tersebut, Pengurus Pusat PMKRI melalui Felix Martuah Purba, S.H, Lembaga Advokasi dan HAM PP PMKRI menyayangkan tindakan represif yang dilakukan aparat keamanan. Karenanya PP PMKRI mengecam aksi represif yang dilakukan oleh anggota Polres Manggarai, Manggarai Timur, dan Polisi Air di Kec. Reok dalam aksi unjuk rasa tersebut.

"Apa yang dilakukan oleh aparat keamanan tersebut adalah tindakan represif yang tidak diperbolehkan secara konstitusi. Aparat keamanan dalam hal ini telah melanggar hak dan kebebasan berpendapat sebagai warga negara sebagaimana diatur dalam UU Dasar 1945 dan UU No.9 Tahun 1998 Pasal 2", ujar Felix.

Menyikapi aksi represif yang dilakukan anggota Polres Manggarai dan Manggarai Timur serta keterlibatan Polisi Air dalam pengamanan aksi unjuk rasa pada Rabu, 24 Juni 2020, Pengurus Pusat PMKRI mendesak agar Kapolda NTT untuk segera mencopot Kapolres Manggarai dan Manggarai Timur. Karena kedua Kapolres ini gagal dalam Tupoksi sebagai Kapolres.

"Kami minta Kapolda NTT segera mencopot Kapolres Manggarai dan Manggarai Timur. Kedua Kapolres ini telah membiarkan anggotanya untuk mengangkangi hak dan kebebasan berpendapat dari masyarakat," ujar Felix. 

Apabila Kapolda lambat mengambil tindakan terhadap Kapolres Manggarai dan Manggarai Timur, tim advokasi dan HAM PP PMKRI akan membawa persoalan ini ke Mabes Polri, dan meminta Mabes Polri untuk mengevaluasi kinerja Kapolda NTT. 

"Yah, kalau Kapolda tidak segera mencopot kedua Kapolres tersebut, maka kami akan segera meneruskan tindakan represif aparat-aparat ini ke Mabes Polri. Untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Kapolda NTT," tambahnya.

Sementara itu, Servas Jemorang, Ketua Lembaga Kajian Pengembangan SDM PP PMKRI menyayangkan keterlibatan Polisi Air dalam pengamanan aksi unjuk rasa pada Rabu (24/06/2020). Ia menganggap, Kapolres  Manggarai sudah dengan sengaja melibatkan mereka. Karena Polisi Air terlihat dengan pakaian lengkap dan sangat aktif dalam menghadang massa aksi.

"Aneh. Kok tiba-tiba ada Polisi Air, dengan seragam lengkap berwarna biru begitu aktif melakukan penghadangan terhadap massa aksi. Inikan menyalahi Tupoksi mereka sebagai Polisi yang bertugas di wilayah perairan. Berarti ada kesengajaan mengabaikan Tupoksi yang dilakukan oleh Kapolres Manggarai," ujar Servas.

Mantan Ketua PMKRI Ruteng ini meminta Kapolda NTT untuk mencopot Kapolres Manggarai, karena dinilai sengaja menugaskan Polisi Air untuk mengamankan aksi unjuk rasa pada Rabu, 24 Juni 2020 di Kecamatan Reok. 

"Yah, Kapolresnya harus dicopot. Sudah sengaja menyalahi Tupoksi itu. Dimana-mana saya kira, Polisi Air tak pernah terlibat dalam urusan di wilayah daratan. Apalagi pengamanan aksi yang sudah jelas bukan tugas mereka," jelas Servas.