Terkait Kebijakan Pelunasan UKT di Tengah Pandemi, PMKRI Pematangsiantar Minta Kampus Lebih Arif

Kurang lebih tiga bulan pandemi COVID-19 telah merebak di pelbagai daerah Indonesia. Bukan hanya mengganggu roda perekonomian, namun pandemi COVID-19 juga mengganggu sistem pendidikan di Indonesia. Berbagai instansi pendidikan dituntut untuk mengubah sistem pendidikan yang konvensional dan mulai beralih melalui daring atau online. Semenjak itu pula, berbagai keluhan mulai dirasakan mahasiswa, baik dari efektifitas maupun fasilitas pembelajaran yang kurang memadai. 

Dari sistem perkuliahan daring yang diterapkan oleh perguruan tinggi, banyak dari kalangan mahasiswa menganggap bahwa hak yang diterima mahasiswa selama pembelajaran daring tak sebanding dengan biaya uang kuliah tunggal (UKT) yang tetap dibayarkan penuh selama satu semester sehingga menyebabkan perdebatan antara pihak kampus dengan mahasiswa serta hal ini menjadi beban bagi mahasiswa.

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Pematangsiantar sebagai wadah mahasiswa, yang berasal dari berbagai perguruan tinggi dan sudah menjadi kewajiban seorang anggota dalam berbicara perihal polemik-polemik yang terjadi di lingkungan kampus serta sebagai organisasi yang harus berperan di dunia kampus pun turut menyikapi hal ini.

Oleh sebab itu PMKRI Pematangsiantar meminta kearifan perguruan tinggi dalam soal UKT mahasiswa mengingat banyak mahasiswa yang terkena imbas dari pandemi COVID-19, terutama bagi  mahasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu.

Jonathan Siregar selaku Presidium Hubungan Perguruan Tinggi PMKRI Cabang Pematangsiantar mengatakan, “Pihak kampus harus bisa merasionalkan diri dan posisi, melihat situasi dan keadaan mahasiswanya. Juga mengingat mahasiswa adalah corong dari perguruan  tinggi. Jangan sampai keputusan terkait UKT menyebabkan mahasiswa tak bisa berkuliah."

Hal senada juga dikatakan oleh Edis Galingging selaku Sekretaris Jenderal PMKRI Cabang Pematangsiantar.

“Perguruan tinggi harus bersikap objektif dalam soal UKT serta pihak kampus harus paham betul situasi dan keresahan yang dialami mahasiswa jangan sampai menimbulkan polemik baru dilingkaran perguruan tinggi di Indonesia. Kita juga berharap Kementerian  Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan ketegasan bila ada diantara kampus-kampus di Indonesia yang membuat kebijakan yang kurang tepat dalam soal UKT,” ungkapnya.

Beliau juga mengatakan, "Mahasiswa punya wadah untuk membahas hal ini, ada yang namanya organisasi internal kampus yang bisa mengajak pihak kampus untuk duduk bersama dalam membahas hal ini dan mencari jalan keluarnya.”

Liharman Sipayung, selaku Ketua Presidium PMKRI Cabang Pematangsiantar Santo Fransiskus dari Assisi Periode 2019-2021 mengatakan, semestinya dalam kondisi seperti ini kampus dan pemerintah harus lebih memperhatikan dunia pendidikan tinggi dan mengedepankan rasa kemanusiaan dengan memberikan keringanan pembayaran uang kuliah.

“Saat ini ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Banyak orangtua mahasiswa yang terganggu ekonominya ditengah pandemi COVID-19 bahkan ada yang di-PHK. Sangat memberatkan rasanya ketika kita harus bayar penuh uang kuliah sementara perkuliahan dilaksanakan secara daring tanpa menggunakan fasilitas, ditambah lagi untuk biaya kuota internet dibeberapa kampus dibebankan kepada mahasiswa,” tutupnya.