Gagal Bayar Kewajiban Jatuh Tempo, Pemilik dan Pengurus Perusahaan PT ASURANSI JIWA KRESNA Dilaporkan

LQ minta Presiden Evaluasi Kinerja OJK

Jakarta, Katakanlah - 10 September 2020, LQ Indonesia Lawfirm melalui Saddan Marulitua Sitorus Kuasa Hukum dari 15 korban Nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna , melaporkan Pemilik dan sekaligus pengurus PT Asuransi Jiwa Kresna ke Polda Metro Jaya, dimana masing-masing terlapor atas nama Kurniadi , Michael Steven dan Inggrid kusumodjojo, Dkk atas dugaan tindak pidana sebagaimana diatur pada ketentuan undang-undang, yakni Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian uang, Pasal 372 KUHPidana dan Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana dengan total kerugian senilai  kurang lebih 30 Milyar Rupiah.

Sebelumnya Tahun 2019 marketing PT Asuransi Jiwa Kresna telah menawarkan 2 Produk Asuransi Investai yaitu Produk Polis Asuransi Jiwa Kresna Link Investa (selanjutnya disingkat “K-LITA”) dan Polis Asuransi Jiwa Protecto Investa Kresna (selanjutnya disingkat “PIK”), dimana atas produk ini para nasabah diiming-imingi bahwa akan mendapat (Fixed Rate) dari manfaat investasi dimulai dari 8,75 % sampai 9,25 %, dan untuk manfaatnya dapat dicairkan setiap bulannya (Persentase yang didapatkan pertahuan dibagi 12) dari jumlah uang pokok/uang Premi yang dibayarkan dengan ketentuan bahwa uang tersebut dapat di investasikan dengan masa target investasi dimulai dari 3 Bulan, 6 Bulan, 12 Bulan dan 24 Bulan. “nah yang menjadi pertanyaan Kami apakah besaran manfaat investasi yang ditawarkan itu sesuai ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan ??? justru ini menyalahi ketentuan UU. Kemana dana mereka sekarang? Tidak jelas larinya uang mereka ke mana.

Saddan menjelaskan bahwa yang menjadi asal mula terjadinya case ini adalah dampak Ketika PT Asuransi Jiwa Kresna tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan kerugian yang dialami klien kami dari gagal bayar atas manfaat investasi yang sudah jatuh tempo, sehingga kami melaporkan permasalahan ini ke Polda Metro Jaya untuk menempuh langkah pidana agar pelaku pidana dapat ditindak tegas oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP selaku founder LQ Indonesia Lawfirm meminta perhatian khusus dari bapak presiden RI Jokowi, sebagai kepala negeri yang berwenang secara sah untuk menindak dengan tegas apabila ada oknum-oknum yang dengan sengaja merugikan ekonomi banyak orang, karena ini menyangkat hajat hidup orang banyak, bayangkan saja jika sistem keuangan masyarakat terganggu akibat investasi bodong, tentu ini bisa mengancam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Atas kasus ini, kami butuh kepastian dan kami memohon agar bapak tetap bersama rakyat.

"Bapak Presiden perlu mengevaluasi kinerja OJK sebagai regulator, termasuk wadah Lembaga Satgas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemeterian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sepakat memperkuat kerjasama dalam Satuan Tugas Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi illegal, karena tidak bekerja secara optimal" tegasnya.

Apabila Kepala Negara tidak memberikan perintah tegas untuk menindak dan membenahi maka ekonomi Indonesia akan porak poranda dan Indonesia makin jatuh ke jurang krisis karena dana Masyarakat Indonesia yang seharusnya digunakan oleh masyarakat untuk "consumer spending" yang menstimulasi perekonomian, dilarikan keluar negeri keluh Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP. 

Tindak tegas para pengemplang dana masyarakat dan benahi sistem keuangan terutama institusi OJK yang tidak bergigi sehingga dengan mudah perusahaan investasi fiktif berjamuran di Indonesia.