Investasi Itu Penjajahan Modern, Tolak Omnibus Law

Oleh: Yogi Prasetyo Putra*

Besarnya energi yang keluar saat aksi #ReformasiDikorupsi September 2019 lalu tidak sejengkal pun menggeser langkah Presiden Jokowi untuk menerbitkan PERPPU pengganti UU KPK saat itu.

Hari ini buruh dan mahasiswa di seluruh Indonesia turun kembali ke jalan, dengan isu yang jauh lebih besar, menolak UU sapu jagad atau Omnibus Law, yang disebut juga UU Cipta Lapangan Kerja, yang disahkan DPR RI Senin, 5 Oktober lalu.

Pada zaman kolonial, para penjajah datang ke Indonesia untuk merauk rempah-rempah (hasil bumi Indonesia). Tidak hanya itu, penjajah juga memperbudak rakyat Indonesia, memeras keringat rakyat untuk kepentingannya sendiri.

Masa itu telah usai, namun Emas, Uranium, Batu Bara, Minyak serta sederet sumber daya alam Indonesia saat ini dikeruk oleh konglomerat pemilik modal. Bedakah masa kini dengan zaman kolonial?

Para pemilik modal (saya gambarkan sebagai penjajah modern) menanamkan modalnya (Investasi) di Indonesia atas kekayaan alam Indonesia. Dimulai dari tambang emas Freepot di Papua, kayu di Kalimantan yang disusul dengan Minyak, Gas, Batu Bara semua raib. 

Tolak ukurnya sederhana, sejahterakah rakyat Papua, rakyat Kalimantan, bahkan seluruh rakyat Indonesia?

Omnibus Law, terlepas dari bentuk akhirnya yang masih simpang siur padahal sudah disahkan, tujuannya tidak lain adalah untuk mempermudah investasi.

Dikutip dari Tribunnewsmaker.com dalam pidatonya usai pelantikan, 20 Oktober 2019 lalu Presiden Jokowi menyoroti tumpang tindih pada berbagai regulasi yang menghambat investasi serta pertumbuhan lapangan pekerjaan.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi menyampaikan niatnya untuk mengajak DPR menyusun Omnibus Law, sebuah UU sapu jagat yang bisa merevisi banyak UU. 

Demikianlah niatan besar di balik UU Omnibus Law. Untuk menciptakan lapangan pekerjaan bisa saja benar, tapi tidak sebanding dengan besarnya SDA yang dikeruk, tidak sebanding dengan kerusakan alam yang terjadi.

Menolak kepentingan itu membutuhkan energi yang amat besar, koalisi partai politik pemerintah sangat gemuk, menguasai sebagian besar suara di Parlemen, mereka mendukung Omnibus Law.

Demonstrasi 3, 4, 5 jilid, mungkin belum cukup. Dalam hal melawan penjajah, sejarah menuliskan 4 abad lamanya para pendahulu bangsa  melewati zaman kolonial, lengkap dengan tumpah darah dan air mata, dengan perbudakan dan penghianatan.

Saya dan kita semua yang membaca tulisan ini adalah bagian dari sejarah panjang itu, pemegang amanah untuk memenangkan bangsa Indonesia. Perjuangan belum usai, perjuangan semakin sulit, genap yang dikatakan Presiden Sukarno, saat ini kita melawan bangsa sendiri.

Tolak Omnibus Law. Terbitkan PERPPU atas UU Omnibus Law!

*Penulis adalah Anggota Biasa PMKRI Cabang Samarinda

Mungkin Anda Akan Menyukai Video Ini:

Sahkan UU Masyarakat Adat #BincangHukum