Ketua PKB Samosir: Rakyat Sudah Memilih, Mari Hormati

SAMOSIR, Katakanlah - Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Samosir Nasib Simbolon meminta seluruh pihak untuk menghormati pilihan rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2020.

Menurut Nasib, Pilkada Samosir berjalan damai, lancar dan demokratis. 

"Tidak ada gesekan di Pilkada Samosir. Masyarakat dengan penuh sadar datang ke TPS menggunakan hak konstitusinya," kata Nasib, Sabtu (12/12/2020).

Nasib mengatakan, rakyat telah menjatuhkan pilihan di Pilkada Samosir. Untuk itu, sambung Nasib, setiap warga negara harus menghormati pilihan itu. 

Di sisi lain, Nasib memaparkan, pernyataan salah satu pasangan calon di salah satu media soal tuduhan Pilkada Samosir diwarnai politik uang terstruktur dan massif sungguh melukai suasana batin masyarakat Samosir yang telah menggunakan hak pilihnya secara demokratis. 

Nasib berpandangan, tata dan aturan penyelenggaraan dan pengawasan Pilkada telah diatur dalam Undang-Undang dan PKPU.  

"Jadi, jika ada dugaan, itu bukan diutarakan ke publik. Sebaiknya dilaporkan ke Bawaslu sebagai badan yang berwenang untuk itu," jelas Nasib.

Nasib menuturkan, Pilkada Samosir sudah selesai dan berlangsung kondusif. Nasib meminta, semua pihak agar menjaga situasi kondusif ini sampai adanya pengumuman resmi dari KPUD Samosir 

Pilkada yang berlangsung damai dan kondusif kemarin, lanjut Nasib, tidak terlepas dari atensi semua pihak. 

"Kita ucapkan terimakasih kepada KPU, Bawaslu, kepolisian, pasangan calon, partai pengusung, tim pemenangan, relawan, simpatisan dan seluruh warga Samosir, atas pelaksanaan Pilkada yang damai, lancar dan kondusif ini," papar Nasib.

Sementara itu, Aktivis Muda Katolik Dicky Ricardo Gultom meminta kepada seluruh masyarakat untuk kembali beraktivitas seperti biasa. 

"Jaga kekompakan dan kondusifitas. Tunggu pengumuman resmi dari KPU," ucapnya.

Dicky menambahkan, jikaa ada pihak atau kelompok yang tidak puas dan keberatan dengan hasil perolehan suara Pilkada, silakan gugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).