PMKRI: Ketidakhadiran APH Merupakan Bukti Ketidakseriusan Penanganan Kasus Masyarakat Adat Sihaporas

 

Foto: Johannes Sidabutar (PGK) dan Alberto Nainggolan (Biro KIS)

Dalam prapersidangan yang digelar semalam terkait penangkapan masyarakat Sihaporas oleh aparat penegak hukum Kabupaten Simalungun, muncul kekhawatiran mengenai komitmen aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Prapersidangan yang dilaksanakan pada pukul 10.00 wib semalam, berlangsung tanpa kehadiran aparat yang seharusnya memberikan keterangan dan pembelaan, menimbulkan pertanyaan besar tentang keseriusan mereka dalam menegakkan keadilan.

Penangkapan yang dilakukan pada dini hari tersebut telah memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat, terutama organisasi kemasyarakatan dan mahasiswa di Pematangsiantar. 

Mereka menilai tindakan ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan yang mencolok. 

Ketidakhadiran aparat dalam prapersidangan semakin memperkuat pandangan bahwa aparat penegak hukum Kabupaten Simalungun tidak serius dalam menangani kasus ini.

"Ketidakhadiran aparat penegak hukum dalam prapersidangan ini merupakan pelecehan terhadap proses hukum dan keadilan. Ini menunjukkan bahwa aparat tidak serius dalam menangani kasus ini dan lebih memilih mengabaikan hak-hak masyarakat Sihaporas yang telah mereka tangkap secara semena-mena," ucap Alberto Nainggolan selaku Biro Kajian Isu Strategis PMKRI cabang Pematangsiantar.

"Proses hukum harus dijalankan dengan transparan dan adil. Ketidakhadiran aparat dalam prapersidangan adalah bukti bahwa mereka tidak menghormati proses hukum yang ada," tambahnya. 

Alberto menilai tindakan ini merupakan indikasi adanya upaya untuk menghindari pertanggungjawaban atas penangkapan yang dilakukan secara tidak manusiawi.

Johannes Sidabutar, Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Pematangsiantar, juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja aparat penegak hukum.

 "Kami sangat kecewa dengan ketidakhadiran aparat dalam prapersidangan ini. Ini merupakan indikasi kuat bahwa mereka berusaha menghindari tanggung jawab dan kewajiban hukum. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai keadilan benar-benar ditegakkan," tegas Johannes Sidabutar.

Ia juga menekankan bahwa PMKRI akan terus berjuang bersama masyarakat Sihaporas hingga hak-hak mereka diakui dan dilindungi. "Kami tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan ini. Masyarakat Sihaporas berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi. Penangkapan yang dilakukan pada dini hari adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan harus diusut tuntas," lanjutnya.

PMKRI Cabang Pematangsiantar menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan bagi masyarakat Sihaporas. 

Mereka menuntut agar aparat penegak hukum Kabupaten Simalungun menunjukkan komitmen dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan. 

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu dalam memperjuangkan keadilan. Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi aparat penegak hukum agar tidak semena-mena dalam menjalankan tugasnya," Kata Alberto Nainggolan.

Kasus ini telah menarik perhatian banyak pihak dan diharapkan dapat segera diselesaikan dengan tuntas demi tegaknya keadilan dan hak asasi manusia. PMKRI Cabang Pematangsiantar akan terus memantau perkembangan kasus ini dan siap mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan.

Masyarakat luas diharapkan tetap waspada dan kritis terhadap setiap tindakan aparat penegak hukum yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Dengan begitu, keadilan yang sejati dapat diwujudkan dan hak-hak asasi manusia dapat dilindungi sepenuhnya.